Berita

Konservasi bukanlah hal baru bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Hutan, sungai, ruang pangan, dan wilayah kehidupan telah dikelola melalui aturan, tradisi, pengetahuan, serta praktik yang berakar pada filosofi hidup masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa konservasi telah lama hidup dan dijalankan oleh masyarakat.

Konservasi kerap dibayangkan sebagai upaya melindungi flora, fauna, dan kawasan yang steril dari campur tangan manusia. Wilayah konservasi diimajinasikan sebagai ruang kosong, bahkan harus kosong dari manusia.

Pemerintah dan DPR belum bersedia memberikan keterangan dalam sidang uji materiil UU KSDAHE di Mahkamah Konstitusi, yang dinilai sebagai bentuk pengabaian hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal atas wilayah kelolanya.

Pengakuan MHA Tanggedu menjadi langkah penting untuk memastikan hak, wilayah adat, dan tata kelola masyarakat mendapat perlindungan hukum yang nyata.

Perdagangan karbon berisiko mengabaikan hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal apabila tidak didahului dengan pengakuan legal atas wilayah adat. WGII menegaskan bahwa perlindungan hutan harus bertumpu pada pengakuan hak, bukan semata mekanisme pasar karbon.

Lokakarya di Sumba Barat ini mempertemukan Masyarakat Adat, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong pengakuan serta perlindungan kearifan lokal dan ICCAs di Pulau Sumba. Berlandaskan Permen LHK No. P.34 Tahun 2017 dan Inpres No. 1 Tahun 2023, kegiatan ini memperkuat peran pengetahuan, budaya, dan wilayah adat dalam pelestarian keanekaragaman hayati serta pembangunan berkelanjutan.

Koalisi untuk Konservasi Berkeadilan mengajukan uji materiil UU 32/2024 tentang Konservasi ke Mahkamah Konstitusi, menyasar pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi praktik turun-temurun Masyarakat Adat dan mengabaikan hak mereka atas wilayah adat dan pesisir.

Foto bersama Cindy Julianty, Koordinator Eksekutif WGII, bersama para narasumber dalam Peluncuran Data Nasional ICCAs 2026 dan Dialog Publik untuk memperkuat pengakuan konservasi berbasis Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Sumber: WGII, 2026.